SEKILAS SUMUT– Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tomok mengadakan aksi unjuk rasa di depan gerbang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tao Toba, Kabupaten Samosir, pada Senin (31/3/2025).
Aksi damai tersebut dilakukan sebagai bentuk keberatan terhadap rencana penerapan sistem tiket online untuk layanan penyeberangan Tomok-Ajibata.
Koordinator aksi, Hartoba Sidabutar, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata Tomok.
“Dengan sistem ini, wisatawan yang menggunakan kendaraan dapat langsung naik ke kapal tanpa sempat berbelanja di kios masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Parulian Manurung, yang menilai bahwa kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung yang berhenti di Tomok, sehingga merugikan warga setempat.
Mantan anggota DPRD Samosir periode 2015-2020, Wisnu W. Sidabutar, juga mengecam penerapan tiket online. Ia menuntut agar manajemen KMP Tao Toba tetap mempertahankan pembelian tiket secara langsung.
“Operasional feri Tomok-Ajibata berlangsung berkat dukungan masyarakat, jadi sistem tiket online seharusnya dihapuskan selamanya,” tegas Wisnu.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Samosir, Laspayer Sipayung, melalui Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), Rikardo Sidabutar, mengajak demonstran untuk berdialog.
Massa kemudian diarahkan ke ruang tunggu agar tidak menghalangi akses ke pelabuhan. Rikardo juga menjelaskan bahwa kebijakan tiket online berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Sementara itu, perwakilan manajemen KMP Tao Toba, Renaldy Rajagukguk, menyatakan bahwa sistem tiket online untuk rute Tomok-Ajibata masih belum resmi diterapkan.
Di tempat yang sama, Camat Simanindo, Hans Sidabutar, mengimbau agar massa tetap tertib serta memastikan bahwa tuntutan mereka akan diteruskan ke pemerintah kabupaten.
“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di kawasan wisata Tomok,” ujar Hans.
