SEKILAS SUMUT — Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sibolga Tapanuli Tengah (AMP-ST) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Senin (17/3/2025).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak agar dugaan korupsi terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPMPTSP pada tahun anggaran 2023 dan 2024 segera diusut tuntas. Selain itu, mereka juga menuntut pencopotan Kepala DPMPTSP dari jabatannya.
Usai melakukan aksi, perwakilan mahasiswa langsung mengajukan laporan ke Inspektorat Kabupaten Tapteng, sekaligus meminta agar dilakukan pengawasan internal terhadap kinerja serta pengelolaan keuangan di DPMPTSP.
Di hadapan perwakilan Inspektorat, mahasiswa menekankan pentingnya peran lembaga tersebut dalam membantu kepala daerah untuk membina serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara adil dan tanpa tebang pilih.
“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang melanggar hukum harus diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar orator aksi, Rizky Enda, yang didampingi oleh orator lainnya, Irsan Sinaga.
