SEKILAS SUMUT — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Penanggung Jawab Urusan Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa ekspor kelapa tidak akan dihentikan meskipun terjadi lonjakan harga di pasar domestik.
Dalam acara World of Coffee Jakarta 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, ia menyatakan bahwa tingginya harga kelapa justru menguntungkan petani dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi. “Kalau kelapa mahal, itu bagus untuk petani. Solusinya ya tanam lebih banyak,” ujarnya.
Menurut Zulhas, kenaikan harga kelapa memberikan dampak positif dengan meningkatkan semangat petani untuk menanam kembali, sehingga sektor perkebunan kelapa tetap hidup dan produktif. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menangguhkan ekspor kelapa. “Tidak ada rencana menyetop ekspor. Petani malah jadi giat menanam, dan itu hal yang baik,” tuturnya.
Kenaikan permintaan dari luar negeri, terutama Tiongkok, disebut sebagai penyebab utama kelangkaan kelapa di pasar lokal. Di negara tersebut, santan kelapa dari Indonesia menjadi bahan pengganti susu dalam penyajian kopi, sehingga konsumsi meningkat tajam. “Kelangkaan terjadi karena kelapa diolah jadi santan. Di Tiongkok, kopi sekarang disajikan bukan pakai susu, tapi santan kelapa. Jadi harganya naik,” jelas Zulhas.
Sementara itu, di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Rawa Bebek, Bekasi, harga kelapa parut melonjak signifikan. Per 11 April 2025, satu butir kelapa dijual antara Rp20.000 hingga Rp25.000, tergantung ukuran, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp10.000–Rp15.000.
“Sekarang harganya Rp20.000 sampai Rp25.000, tergantung besar kecilnya. Biasanya, yang besar Rp15.000, yang kecil Rp10.000,” ujar Usin, pedagang setempat.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama 3 hingga 6 bulan guna mengamankan pasokan dalam negeri. Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, usulan tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan industri dan mencegah pengurangan tenaga kerja akibat kelangkaan bahan baku. “Kami menyarankan moratorium ekspor kelapa bulat dalam rapat lintas kementerian sebagai langkah sementara untuk menyeimbangkan pasokan domestik,” ungkapnya.
